Bupati Siak Serahkan LKPD ke BPK RI

Kamis,28 Maret 2013 | 05:58:00 WIB Dibaca: 271 kali
Bupati Siak Serahkan LKPD ke BPK RI
Ket Foto : Bupati Siak H Syamsuar serahkan LKPD TA 2012 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Widiyatmantoro di kantor BPK Pekanbaru

Siak, utusanriau.com - Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si didampingi Kadis PPKAD HT. Said Hamzah dan Inspektur Drs. H. Fally Wurendarasto  menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, di Pekanbaru, Kamis (28/3).  

Kedatangan Bupati Siak tersebut diterima Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau  Widiyatmantoro. LKPD merupakan Laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan anggaran yang telah diturunkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat untuk kelangsungan roda Pemerintahan dimasing- masing daerah.  

Pada kesempatan tersebut bupati mengatakan penyerahan LKPD ini sesuai dengan peraturan yang berlaku selambat lambatnya pada bulan Maret ini. Bupati berharap pada tahun ini juga bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2012, dan laporan keuangan setiap tahunnya semakin baik. Kami juga sangat mengharapkan masukan masukan dari tim BPK pada saat turun ke Siak nanti.  

"Pemkab siap membantu menyajikan kebutuhan-kebutuhan administrasi dan bentuk pelaporan lainnya yang dibutuhkan oleh BPK dalam proses pemeriksaan di lapangan, " kata Bupati.

Sementara itu kepala Perwakilan BPK RI  Provinsi Riau Widiyatmantoro mengatakan bahwa tim BPK akan turun ke Siak pada waktu dekat ini dan dirinya berharap agar kabupaten Siak telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan nantinya, harap kepala BPK.  

sesuai dengan per-undang-undangan yang berlaku tentang keuangan negara, disitu disebutkan bahwa Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangannya ke BPK sebelum dbahas ke lembaga Legislatif atau DPRD kabupaten Siak, artinya tiga bulan setalah tahun anggaran berakhir harus sudah diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan. jelas Widiyatmantoro.


“Dalam laporan hasil pemeriksaan biasanya ada kami buat rekomendasi yang harus dilakukan oleh daerah untuk dapat memperoleh WTP,” kata Widiyatmantoro.  

ada empat hal yang harus diperhatikan lanjutnya, agar suatu daerah mendapat opini WTP, yaitu penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi permerintahan. Kedua, informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahamai isinya.   Ketiga yaitu, sistem pengendalian interer yang harus memadai dengan Sistem yang bagus sehingga penyimpangan dapat dicegah. Keempat, kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku. “Jika semua ini sudah dilakukan, maka opini WTP akan meningkat,” jelasnya. (humas)

Baca Berita Terkait

Berita Lainnya

APA KOMENTAR ANDA...???
comments powered by Disqus
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.