Pemkab Bengkalis Bentuk Tim Pemetaan Wilayah

Senin,29 April 2013 | 06:09:00 WIB Dibaca: 289 kali
Pemkab Bengkalis Bentuk Tim Pemetaan Wilayah
Ket Foto :

Bengkalis, utusanriau.com - Pemkab Bengkalis melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat terkait dengan pemecahan masalah penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Pulau Rupat.

Bertempat di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Rapat lintas intansi itu dipimpin langsung Asisten II Setdakab Bengkalis H. Arianto, MP, Senin (29/4). Hadir dalam Rapat itu, Komisi II DPRD Bengkalis diantaranya Wakil Ketua Komisi II Misliadi, didampingi anggota Komisi II Abdul Kadir yang keduanya juga merupakan anggota DPRD Dapil Rupat. Sedangkan dari Distamben, turut hadir Kepala Distamben Kabupaten Bengkalis Arwin Ahyar, Sekretaris Distamben Benny Alchan, dan sejumlah staf, selain itu juga Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bengkalis Huzaini, Camat Rupat Utara Azman, dan Camat Rupat Yuslizar.

Selain dari instansi terkait, Rapat itu juga mengundang Kapolres Bengkalis yang diwakili Kasat Polair Polres Bengkalis AKP Angga Febrian Herlambang, SIK, bersama stafnya. Dimana aparat penegak hukum meminta agar  persoalan penambangan pasir ini bisa dirumuskan bersama, dan dipecahkan bersama.

Asisten II Setdakab Bengkalis Arianto sepanjang pembahasan sempat mengupas sedikit asal muasal larangan penambangan pasir tersebut, selain UU nomor 4 tahun 2009, juga turut dibahas terkait dengan Keputusan Bupati Bengkalis nomor 504 tahun 2001 tentang kawasan tertutup (zona larangan) eksploitasi bagi kegiatan pertambangan pasir laut di Kabupaten Bengkalis, khususnya pada poin D, yakni wilayah perairan pulau Rupat tertutup untuk seluruh kawasan perairan yang didaerah tersebut.

Munculnya surat itu, ditahun 2011 tepatnya tanggal 28 Juli 2011 kembali dipertegas dengan surat Bupati Bengkalis nomor 540/DPE-MPU/1107/2011 tentang pelarangan penambangan/pengambilan pasir laut yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.33/MEN/2002 tentang Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.

Dari kesimpulan Rapat tersebut, didapat jika Pemkab dan seluruh instansi yang ada di Bengkalis akan coba mendalami mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dimaksud. Dua kawasan atau titik penambangan diantaranya Sungai Injab, dan Terkul-Tanjung Kapal ini bisa ditetapkan sebagai WPR.

Namun sebelum mengarah kesana, Pemkab akan coba kembali melakukan pemetaan wilayah melalui kajian yang nantinya dilakukan dinas terkait, termasuk lokasi pelabuhan-pelabuhan yang digunakan sebagai tempat pembongkaran dan muat pasir. Dalam hal ini Pemkab berencana membentuk Tim Pemetaan wilayah yang nantinya turut melibatkan semua aparat terkait.

Pada kesempatan itu, Pemkab juga akan mempelajari pencabutan SK Bupati terkait dengan larangan penambangan pasir laut di Pulau Rupat, yang nantinya diklopkan dengan hasil kajian Tim Pemetaan Wilayah.

Asisten II Setdakab Bengkalis Arianto, usai memimpin Rapat bersama lintas instansi mengutarakan, pihaknya akan coba memecahkan masalah penambangan pasir ini, dan segera mencari solusinya.

“Kita cari solusi, jadi hasil pertemuan hari ini solusinya bagaimana masyarakat yang hari ini yang sangat ketergantungan dari penambangan pasir yang mereka lakukan selama ini akan kita bicara kembali, agar mereka bisa beraktifitas kembali. Namun demikian, kita juga tidak boleh melanggar payung hukum yang sudah ada, itu lah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita, bagaimana kedepan, tetap bisa beraktifitas kembali sesuai payung hukum,” kata Arianto.

Mantan Kadisbudparpora ini juga menyatakan, untuk beroperasi kembali sampai menunggu waktu, karena Pemkab akan membentuk tim, dan paling tidak dari tim yang dibentuk nantinya bisa mengambil langkah kebijakan yang sama-sama disepakati bersama.

“Harapan kita jelas, masyarakat bisa bekerja aman, dan tentunya minggu depan akan kita bicara secara intensif, karena perlu kita ketahui masyarakat yang ketergantungan dengan usaha tambang pasir rakyat atau tradisional ini, sudah turun temurun bagaimana kedepan, dalam beraktifitas kita siapkan payung hukum bagi mereka,”paparnya lagi.

Disinggung mengenai pungutan yang dilakukan oleh Dinas terkait, dari usaha tambang pasir di Rupat ini, Asisten II Setdakab Bengkalis Arianto mengaku akan coba memanggil pihak terkait, dan akan coba melakukan koordinasi sekaligus klarifikasi kebenaran dari pungutan yang dimaksud.

“Jika ada pungutan, harus dijelaskan pungutan apa. Tentunya terlebih dahulu melalui klarifikasi, saya belum bisa campur dalam terkait hal itu tapi yang jelas akan kita klarifikasi ke SKPD yang tekait, dan saya juga berharap masalah ini juga bagian dari penertiban pelabuhan yang ada di Bengkalis,” tandasnya. (adv)

Baca Berita Terkait

Berita Lainnya

APA KOMENTAR ANDA...???
comments powered by Disqus
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.