• Beranda
  • otonomi
  • Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor Kewenangan Pusat

Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor Kewenangan Pusat

Selasa,10 Januari 2012 | 16:07:00 WIB Dibaca: 1118 kali
Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor Kewenangan Pusat
Ket Foto : Alexander SH Kepala UPT Timbangan Dishub Riau

Pekanbaru,utusanriau.com-Kebijakan perencanaan sistem transportasi, khususnya Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan oleh Jembatan  Timbang, keberadaannya tidak dapat dipisahkan hubungan integral antara daerah satu dengan daerah yang lain, dimana  penyelenggaraan infrastruktur transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) yang mempunyai sifat terus menerus  serta mempunyai ciri tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga tidak bisa dipenggal atas dasar kewilayahan saja.

Sektor trasportasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh manajemen tata  laksana Sumber Daya Manusia (human resources) yang memadai dan tepat guna, dalam menciptakan suatu jaringan mutu pelayanan  yang berdaya guna dan berhasil guna, melalui penguatan legalitas operasional yang didasarkan pada Peraturan  perundang-undangan yang berlaku, menuju terselenggaranya good governance.

Demikian disampaikan Kepala UPT Timbangan Kendaraan Bermotor Dishub Riau Alexander, SH di dampingi Kasubag TU Timbangan  kendaraan bermotor Dishub Riau Doni Firmasyah, ST. Mt kepada utusanriau.com, Selasa (10/01/2012) di kantornya.

Selanjutnya, semangat dari Paradigma baru UU No. 22 tahun 2009 ini adalah bahwa penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan secara bersama-sama oleh  semua instansi terkait dengan kata lain bahwa instansi yang bertanggung jawab dalam peyelenggaraan dan pengelolaan LLAJ lebih  bersifat kebersamaan dimana ada 5 instansi terkait sebagai pembina penyelenggaraan LLAJ dan bahwa pengawasan angkutan barang dari orang hanya dapat di lakukan di jembatan timbang untuk barang dan di terminal untuk angkutan orang, papar alex.

Ditegaskan alex,"Terkait rencana penutupan jembatan timbang yang berada pada ruas jalan negara di provinsi riau itu merupakan kewenangan dari kementerian perhubungan yang di delegasikan ke pemerintah provinsi Riau. Karena perizinan timbangan yang ada di provinsi riau di keluarkan oleh kementerian perhubungan. Kita sebatas menjalan perintah sesui tufoksi dan sesuai aturan yang berlaku. Dan kinerja jembatan timbang terukur dan dapat di evaluasi dan seluruhnya tercatat".

Kami telah membuat telaah staf tentang kinerja timbangan, apa yang menjadi halangan dan kendala pada tingkat operasional dan  telah disampiakan kepada pimpinan rencana yang harus diambil untuk kedepan lebih baik seluruhnya kami serahkan kepada  pimpinan. karena pimpinan yang punya kebijakan dalam mengambil keputusan. kami hanya menjalan perintah sesuai dengan tufoksi.

Saat ditanya tentang fungsi jembatan timbang ia mengatakan, "bahwa jembatan timbang itu berfungsi tidak hanya sebagai alat menimbang kendaraan dan muatannya juga berfungsi sebagai pencatatan asal tujuan barang. Sehingga pada akhirnya data tersebut sangat di perlukan untuk mengukur seberapa  besar atau seberapa banyak suatu wilayah membutuhkan dan mengeluarkan suatu barang. Dan berapa banyak pula suatu wilayah mengeluarkan hasil kebun, pertanian dan hasil produksi industri", kata alex.

Selanjutnya, Jika muatan tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan akan di lakukan penindakan terhadap pada mobil kayau akan dilakukan penurunan sesuai fasilitas yang ada. Dan di berikan sanksi konpensasi dan atau berupa tilang.

"Tentang pelanggran kelebihan muatan dalam melaksanakan penyelenggaraan operasional timbangan kami berpedoman pada SOP yang  ada yang mana dalam mengambil tindakan dalam pelanggaran lebih muatan ada dua bentuk tindakan pertama tindakan preventif,  dimana kita melakukan pencegahan-pencegahan dini melalui penyuluhan dengan brosur-brosur terkait dengan aturan  yang harus ditaati. kemudian surat pernyataan dari transporter untuk dikemudian hari tidak akan melakkan pelanggaran lagi", terang alex.

Terkait rencana penutupan boleh-boleh saja namun seyogyanya melalui tahapan dan mekanisme serta kajian terhadap dampak yang di timbulkan sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Kita akui bahwa timbangan belum optimal dalam melaksnakan tugas-tugasnya namun kami  sudah berupaya semaksimalnya melaksanakan tugas itu.

Selanjutnya, dirinya menjabat di UPT Timbangan terhitung dari tanggal 10 mei 2010 posisi kompensasi pada UPT waktu itu berkisar Rp4,6 M sedangkan pada bulan desember 2011 mencapai Rp9,5 Miliar yang masuk kedalam kas negara. Artinya konpensasi yang di terima dari jembatan timbang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kemudia kendaraan yang melanggar aturan yang telah di tindak melalui tilang berjumlah 1,799 unit kendaraan sedangkan yang di cabut buku uji sebanyak 200 unit surat. pencabutan ini dilakukan karena menyalahi aturan yang  tidak sesuai dimensi.Sedangkan pelanggaran yang di ganjar dengan kompensasi telah mencapai 86.878 unit kendaraan.

"Dari dispenda riau pihaknya di beri estimasi tahun 2011 Rp5,5 miliar namun sampai desember 2011 mencapai Rp9,6 miliar,  artinya UPT timbangan sudah bekerja secara maximal dan ini secara bertahap akan terus menerus akan kita tingkatkan sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi jumlah pelanggar yang dilakukan oleh transporter". Dan ini dilakukan tidak segampang membalikkan telapak tangan, kita sedang berproses dan mencari format bagimana pelanggaran terhadap overloud dapat ditekan, kata alex. ** (warno)

Baca Berita Terkait

Berita Lainnya

APA KOMENTAR ANDA...???
comments powered by Disqus
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.