• Beranda
  • otonomi
  • Biaya Pembuatan KK,KTP dan Akta Kelahiran Anak di Bebaskan

Biaya Pembuatan KK,KTP dan Akta Kelahiran Anak di Bebaskan

Rabu,29 Februari 2012 | 20:53:00 WIB Dibaca: 1381 kali
Biaya Pembuatan KK,KTP dan Akta Kelahiran Anak di Bebaskan
Ket Foto :

Bangkinang, utusanriau.com-Pemerintah Daerah Kabupaten  Kampar gratiskan biaya cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran.

Demikian disampaikan wakili oleh Wakil Bupati Kampar H Ibrahim Ali SH  saat paripurna pembahasan terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Kabupaten Kampar, Selasa, (29/2).

Sembilan  Ranperda Tahun 2012 yaitu Ranperda tentang Retribusi Umum, Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Retribusi Perizinan tertentu, Ranperda tentang pembentukan dana cadangan Pembiayaan pembangunan sekolah terpadu madani.

Ranperda tentang pencabutan perda No.20 Tahun 2003 tentang retribusi pelayanan ketenagakerjaan, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031, Ranperda Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbetas (PT) Bumi Kampar Sarana Energy, Ranperda tentang Susunan Organisasi dan tatanan kerja perangkat daerah, Ranperda tentang tanggungjawab perusahaan.

Dilanjutkan Wakil Bupati, terkait dengan Ranperda Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam ketentuan pasal 127 Undang-undang No.28 Tahun 2009, yang memiliki potensi dan peluang serta sesuai dengan kondisi riil di Kabupaten Kampar hanya 5 (lima) jenis Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Selanjutnya Wakil Bupati Kampar juga menjelaskan tentang 2 (dua) jenis Ranperda tentang retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Izin Trayek perlu disempurnakan sesuai dengan amanat Undang-undang No.28 Tahun tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengenai Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan Pendidikan Unggulan Terpadu Wakil Bupati mengatakan bahwa hal ini bertujuan mengupayakan dan mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistim sosial mesyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global serta mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermatabat melalui penguasaan Ilmu dan Tehnologi (IPTEK) yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban untuk menghasilkan manusia yang bardaya saing tinggi.

Kemudian mengenai Ranperda tentang pencabutan Perda No.20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan kepada surat Menteri Dalam Negeri No.188.34/3348/SJ tanggal 7 September 2011 yang mengamanatkan untuk pencabutan terhadap Perda tersebut dalam upaya harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kampar Tahun 2011-2031 bertujuan melakukan singkronisasi dan harmonisasi penataan ruang wilayah Kab.Kampar dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan kepada karateristik wilayah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang merupakan pengganti terhadap Perda No.10 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang Wilayah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dengan harapan seluruh proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana sebagaimana yang diatur dalam Perda.

Mengenai tentang Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energy Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energy sebagaimana diketahui bahwa Kampar memiliki potensi minyak, gas bumi dan memiliki bahan tambang lainnya baik masih dalam tahap eksplorasi maupun yang sudah di eksploitasi .

Dijelaskan Wakil Bupati Kampar, selama ini pemerintah Kabupaten Kampar  tidak pernah ikut serta dan berperan dalam mengendalikan dan mengelola potensi minyak, gas bumi dan bahan tambang lainnya yang terdapat di Kabupaten Kampar yang nantinya disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang belaku. Sembari menunggu terbentuknya BUMD Bumi Kampar Sarana Energy, Pemda Kampar telah memulai kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan Gas PT Kalla (bentu) Korinci Baru Mega Persada yang berlokasi di bentu Kecamatan Siak Hulu.

Kerjasama ini telah tertuang dalam kesepakatan bersama antara perwakilan BUMD Kab Kampar dengan PT Riau Petroleum tentang kerjasama pemanfaatan Gas dan selanjut untuk penjualan gas tersebut telah ditandatangani pula nota kesepahaman antara PT Riau Petroleum dengan PT PLN (persero) tentang penyediaan ketenagalistrikan.

Seterusnya tentang Ranperda Susunan Organisasi dan tatanan kerja perangkat daerah yang terkait dengan restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah untuk menjawab tuntutan pelayanan dan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah yang intinya evaluasi struktur organisasi merupakan salah satu program strategis dalam ferormasi birokrasi untuk penataan dan pembenahan selaras dengan visi dan misi yang bertujuan organisasi serta responsif terhadapt lingkungan strategis dan dinamika masyarakat sesuai dengan perkembangan yang ada.

Selain itu pembentukan kelembagaan organisasi perangkat daerah harus dilakukan dengan pertimbangan beberapa aspek agar diperoleh suatu disain kelembagaan yang efektif, efisien, tepat, merata, dan responsif sehingga dapat berdampat positif pada pencapaian visi dan misi.

Wakil Bupati Kampar juga menjelaskan pendekatan yang bersifat situasional dengan tingkat permasalahan yang dhadapi dewasa ini merupakan suatu variabel pendukung dilakukannya evaluasi SOTK. Dengan evaluasi ini ada beberapa struktur organisasi Tata Kerja Pemerintahan yang perlu dilakukan restrukturisasi yang nantinya diharapakan menghasilkan SOTK yang efektif, efisien, tepat dan yang terpenting bisa menghasilkan SOTK yang berbasis kinerja dan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan yang maksimum.

Terakhir  Wakil Bupati Kampar menjelaskan tentang Ranperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang membutuhkan sinergisitas antara Pemerintah daerah dan dunia usaha dan masyarakat. Untuk mengimplementasikan sistim tersebut diperlukan regulasi dalam bentuk Perda sebagai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dan rujukan oleh para stake holder yang terkait. (Endrizal)
 

Baca Berita Terkait

Berita Lainnya

APA KOMENTAR ANDA...???
comments powered by Disqus
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.